cara mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter

Sejak 72 tahun yang lalu, Indonesia telah mengalami pasang surut ekonomi dari waktu ke waktu. Apakah Anda memperhatikannya? Saat mengalami keterpurukan, biasanya disebut krisis ekonomi. Pada tahun 1998, bahkan Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah. Apakah Anda tahu tentang itu? Tentunya harus ada langkah yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan. Salah satunya dengan memperbaiki kebijakan moneter. Apa itu? Mari Pelajari lebih lanjut!

.

1. Masa Demokrasi Terpimpin (1945-1950)

Pada awal kemerdekaannya, Indonesia mengalami inflasi (kenaikan harga barang-barang) yang sangat tinggi akibat mata uang tidak terkendali Salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya mata uang tunggal yang berlaku. Saat itu, ada tiga mata uang yang digunakan sehingga menyebabkan jumlah uang beredar menjadi besar dan akhirnya terjadi inflasi.

Beberapa kebijakan moneter dilakukan untuk mengatasi krisis ini, di antaranya dengan melakukan kegiatan diplomasi beras ke India dan membentuk badan perencanaan pengendalian inflasi. Selain itu, juga dikeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sehingga hanya ada satu mata uang resmi, dan penetapan Rencana Kasimo sebagai upaya swasembada pangan.

2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Pada masa ini perekonomian diserahkan kepada rakyat yang baru saja merdeka dan ekonominya masih lemah. Banyak usaha kecil mati karena tidak mampu bersaing. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, antara lain: penetapan Gunting Syafruddin untuk memotong nilai uang NICA dan de Javasche Bank menjadi setengahnya.

Saat itu pecahan Rp5 ke atas dipotong menjadi dua bagian. Potongan di sebelah kiri berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai aslinya, sedangkan sebelah kanan tidak berfungsi sebagai alat pembayaran. Selain itu, pemerintah juga melakukan Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, dan pembentukan sistem ekonomi Ali Baba untuk membangun kerjasama antara pengusaha asing dan lokal.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Masa inflasi berlanjut sampai masa Demokrasi Terpimpin. Sejak Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan inflasi, namun upaya tersebut belum berhasil. Salah satunya adalah devaluasi rupiah. Apa itu? Devaluasi adalah penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Saat itu rupiah terdevaluasi dari 1 USD = Rp11,40 menjadi 1 USD = Rp45.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan sanering, yaitu upaya membatasi daya beli masyarakat, dengan memotong nilai uang tanpa menurunkan harga komoditas di pasar. Misalnya, pemerintah Indonesia melakukan screening mulai dari Rp. 4.000.00 menjadi Rp. 400.00. Namun, harga gula tetap Rp. 4.000.00/kg dengan kata lain membatasi kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang. Saat itu, ekspektasi dan realitas devaluasi tidak berjalan sesuai rencana pemerintah, sehingga memperburuk inflasi yang ada.

4. Masa Demokrasi Pancasila

Pada era ini, kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menaikkan cadangan wajib minimum menjadi 5% dari sebelumnya 3%. Dengan peningkatan cadangan minimum, porsi tabungan yang dapat dipinjamkan kepada masyarakat akan berkurang. Kenaikan Giro Wajib Minimum dapat memperlambat laju inflasi sehingga jumlah uang beredar mulai berkurang.

[ninja_tables id=”420″]

Leave a comment